Menyewakan Pulau Kosong = Mengosongkan Perbatasan?

September 13, 2008 in Wal Politik
Tags: Artikel, Hukum, Hukum-Politik, Lain-lain, Politik, umum

Sudah lama isu ini tenggelam ditelan waktu. Kalau saja anda mengikuti dari awal Ir.Sarwono menggulirkan isu ini ke hadapan publik sekitar tahun 1999, mungkin anda ingat kontroversi yang telah terjadi. Pro kontra itu kemudian hilang tak berbekas dan tetap menggantung sampai sekarang. Setidaknya di hadapan publik.

Menurut mingguan tempo edisi tahun 1993, semestinya sampai tahun 2008 ini pemerintah akan mengembangkan perikanan, memperkuat pertahanan, membangun sarana wisata bahari, mengembangkan jalan dan jembatan, serta menjadikan pulau sebagai daerah persinggahan. Untuk jangka panjang (sampai 2014), pemerintah juga akan mengembangkan pelabuhan, kawasan konservasi, dan kilang minyak. Fokusnya adalah 88 pulau terpencil/terluar dari teritori RI. Namun update terhadap hal ini tidak/belum muncul ke permukaan.

Sebenarnya, mirip dengan orang yang menyewakan paviliun rumahnya kepada orang lain, bangsa Indonesia -jika terjadi- akan seperti orang yang “kehilangan” sebagian rumahnya untuk sementara waktu. Dalam masa itu pulau-pulau tersebut akan dikelola sepenuhnya oleh penyewanya. Kita hanya bisa melihat dari kejauhan. Jadi Menyewakan Pulau Kosong = Mengosongkan Perbatasan? Nampaknya ya, untuk sementara waktu, daripada kehilangan sama sekali. Namun mengosongkan ini bukan dalam arti politis-teritorial, tapi hanya secara ekonomi.

Sisi positifnya, pulau-pulau yang terkesan selama ini tidak terurus, bisa terurus melalui win-win solution dan hal ini bisa menjadi alat pembuktian politis pemerintah Indonesia di mata dunia internasional, agar diharapkan tidak terjadi kasus Sipadan Ligitan babak yang kedua.

indahnya pulau terpencil…

Namun hal tersebut masih dengan catatan bahwa seleksi 88 pulau kecil tersebut harus sudah melalui koordinasi lintas sektoral pihak-pihak yang secara undang-undang terlibat dalam penanganan masalah ini. Jika tidak, potensi masalah seperti disinyalir orang IPB dengan proyek konservasi alam yang dirintis sejak tahun 90-an, bisa terjadi.

Harapan masyarakat sekitar juga harus seimbang diperhatikan, agar tidak terjadi pertentangan pusat dan daerah karena masalah sensitif: uang misalnya. Solusi temporary ini harus segera disusul dengan perkuatan ekonomi sekitar agar tidak terjadi kesenjangan dan bisa diperoleh multiplier efek lebih di daerah. Mengapa ini penting, karena potensi penerimaan hasil sewa ini besar sekali yakni 1 milyar dollar pertahun, inipun data tahun 1999. Belum lagi pendapatan lanjutan dari macam-macam sumber jika pulau tersebut dikelola sebagai resor wisata.